Para buruh yang tergabung dalam FSP LEM FPSI menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 18 November 2021, untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 3,57 persen. Aksi ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menemui para buruh di depan gedung Balai Kota dan menyampaikan orasi.
Dalam orasinya, Anies mengatakan tidak bisa menjanjikan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 seperti yang diharapkan para buruh. Namun, ia mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha membantu para buruh mengurangi biaya hidup mereka. Menurut Anies, menaikkan UMP itu satu hal, tetapi menurunkan biaya hidup bisa dilakukan dengan bantuan pemerintah.
Setelah menyampaikan orasi, Anies mengajak para buruh untuk bernyanyi Padamu Negeri bersama. Berdasarkan pantauan Kompas.tv, sejumlah buruh mulai meneriakkan “Hidup Anies!” setelah menyanyikan Padamu Negeri. Teriakan tersebut disambut dengan sejumlah teriakan lain yang menyatakan dukungan mereka terhadap Anies menjadi Presiden 2024. Para buruh berteriak, “Dukung Anies Jadi Presiden Indonesia!”
Hal ini menunjukkan bahwa dukungan para buruh terhadap Anies semakin kuat karena mereka merasa Anies telah mengedepankan kesejahteraan mereka. Anies telah menunjukkan komitmennya dalam membantu mengurangi biaya hidup buruh, yang menjadi masalah utama bagi mereka.
Dalam aksinya, FSP LEM FPSI menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 3,57 persen. Ketua DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur, Endang Hidayat, menjelaskan bahwa angka kenaikan yang diusulkan oleh aliansi buruh ini mempertimbangkan beberapa kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menurut Endang, angka kenaikan yang diminta sudah memenuhi dua unsur, yaitu pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan laju inflasi. Oleh karena itu, menurut Endang, seharusnya Anies bisa menerima masukan dari buruh karena tuntutan mereka termasuk dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Meskipun Anies tidak bisa menjanjikan kenaikan UMP sesuai dengan tuntutan buruh, dukungan para buruh terhadap Anies semakin kuat karena ia telah menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan buruh dengan membantu mengurangi biaya hidup mereka. Dukungan ini bahkan mendorong para buruh untuk berteriak mendukung Anies menjadi Presiden 2024.
Namun, perlu diingat bahwa dukungan dari buruh tidak hanya datang dari keterlibatan Anies Baswedan dalam aksi unjuk rasa atau janjinya untuk membantu mengurangi biaya hidup para buruh. Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dinilai mendukung kesejahteraan buruh.
Salah satunya adalah program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pendampingan. Program Kartu Pra Kerja ini mendapatkan dukungan dari serikat buruh dan organisasi kemasyarakatan.
Selain itu, Anies Baswedan juga telah melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti menaikkan tunjangan kinerja dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Anies juga menaikkan gaji guru honorer dan memberikan bantuan tunai kepada para pedagang kecil yang terdampak oleh pandemi COVID-19.
Dukungan buruh terhadap Anies Baswedan juga dipengaruhi oleh capaian-capaian pembangunan di DKI Jakarta selama masa kepemimpinannya. Salah satu capaian yang menonjol adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik, seperti pengoperasian MRT Jakarta dan pembangunan jalan layang non-tol. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas buruh dan mengurangi biaya transportasi mereka.